Masa Orde Baru dan Penataan Pemerintahan

Masa Orde Baru dan Penataan Pemerintahan 

  Penataan kembali politik luar negeri bebas aktif

A. Kembali menjadi anggota PBB

Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah sadar bahwa banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota pada tahun 1955-1964.

Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB disambut baik oleh negara-negara Asia lainnya bahkan oleh PBB sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa siding tahun 1974.

Dan Indonesia juga memulihkan hubungan dengan sejumlah negara seperti India, Thailand, Australia, dan negara-negara lainnya yang sempat renggang akibat politik konfrontasi Orde Lama.

B. Pemulihan hubungan dengan Malaysia

Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan di Bangkok pada 29 Mei- 1 Juni 1966 yang menghasilkan Perjanjian Bangkok. Isi perjanjian tersebut adalah.

Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah merekaambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.

Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik. Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan.

Dan pada tanggal 11 Agustus 1966 penandatangan persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia ditandatangani di Jakarta oleh Adam Malik (Indonesia) dan Tun Abdul Razak (Malaysia).

C. Pembekuan Hubungan diplomatik dengan RRC

Pada tanggal 1 Oktober 1967 Pemerintantah Republik Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina (RRC). Keputusan tersebut dilakukan karena RRC telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dengan cara memberikan bantuan kepada G 30 S PKI baik untuk persiapan, pelaksanaan, maupun sesudah terjadinya pemberontakan tersebut. Selain itu pemerintah Indonesia merasa kecewa dengan tindakan teror yang dilakukan orang-orang Cina terhadap gedung, harta, dan anggota-anggota Keduataan Besar Republik Indonesia di Peking. Pemerintah RRC juga telah memberikan perlindungan kepada tokoh-tokoh G 30 S PKI di luar negeri, serta secara terang-terangan menyokong bangkitnya kembali PKI. Dan pada 30 Oktober 1967 Pemerintah Indonesia secara resmi menutup Kedutaan Besar di Peking

 Program pembangunan nasional berencana

A. Pola pembangunan nasional

Tujuan pembangunan nasional adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materil berdasarkan Pancasila dan Undang –Undang Dasar 1945. Pelaksanaan pembangunan tersebut bertumpu kepada Trilogi Pembangunan

Trilogi pembangunan Indonesia adalah sebagai berikut :

1.      Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan social bagi seluruh rakyat

2.      Pertumbungan ekonomi yang cukup tinggi

3.      Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis

B. Asas, Modal dasar, dan faktor dominan pembangunan nasional

Asas pembangunan nasional  adaah

1.      Asas manfaat

Pembangunan yang dilakukan harus memberikan hasil guna bagi seluruh rakyat

2.      Asas usaha bersama dan kekeluargaan

Pembangunan dilakukan secara gotong royong

3.      Asas demokrasi

Masalah pembangunan nasional diatasi dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat

4.      Asas adil dan merata

Hasil pembangunan, baik materil maupun spiritual harus dinikmati secara menyeluruh oleh rakyat

5.      Asas kehidupan dalam keseimbangan

Pembangunan perlu memerhatikan keseimbangan antara kepentingan rohani dan jasmani, kepentingan pribadi dan masyarakat

6.      Asas kesadaran hukum

Pembangunan mengandalkan kesadaran serta menjamin kepastian hokum

7.      Asas kepercayaan kepada diri sendiri

Pembangunan terlaksana berdasarkan kemampuan, kekuatan, serta kepribadian bangsa

Adapun modal dasar pembangunan adalah                   

1.      Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa

2.      Jiwa dan semangat persatuan

3.      Kedudukan geografis

4.      Sumber-sumber kekayaan alam

5.      Jumlah penduduk

6.      Modal rohaniah dan mental

7.      Modal budaya

8.      Angkatan bersenjata

Sedangkan faktor – faktor yang dominan dalam pembangunan nasional adalah

1.      Faktor demografis dan social budaya

2.      Faktor geografi, hidrografi, geologi, dan topografi

3.      Fakor klimatologi

4.      Faktor flora dan fauna

5.      Faktor kemungkinan pengembangan